Gedung lama Kantor Gubernur Sumatera Barat yang bergonjong di Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang, direncanakan akan dijadikan museum, terutama lantai tiga dan empat. Hal ini disebabkan, karena tidak ditempati akibat rusak pascagempa 30 September 2009.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, hal ini memang sudah di rencanakan, namun belum diputuskan dan masih dipertimbangkan. Menurut dia, jika nanti kalau sudah ada kesepakatan tentang ide untuk menjadikan gedung kantor gubernur itu jadi museum tentu diputuskan dalam bentuk SK Gubernur. Jika kalau nantinya terlaksana ide itu, prioritas yang dijadikan museum pada lantai III-IV karena banyak tidak ditempati pegawai.
Gubernur juga menambahkan, gedung baru yang sudah diresmikan sebagian tersebut, nantinya akan ditempati pegawai dilingkungan sekretariat, tapi belum dipastikan akan penempatannya.
Untuk itu, saat ini Biro Umum Setdaprov Sumbar masih dalam mempersiapkan furniture dan sarana meubeler untuk mendukung kerja di pegawai di gedung baru tersebut.
Namun IP menargetkan, gedung baru itu pada tahun ini sudah dapat ditempati, karena anggaran untuk pengadaan meubeler sudah dialokasikan di APBD pada 2013.
Menyinggung alokasi anggaran dari APBD provinsi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gedung-gedung pemerintah, ia menanggapi ada dialokasikan pada program BPBD dan Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim.
Sebelumnya Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumbar Suprapto mengatakan, Pemprov Sumbar masih membutuhkan anggaran sekitar Rp3,4 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur fasilitas publik yang rusak akibat bencana gempa 30 September 2009.
Anggaran tersebut, tambah dia, di antaranya sekitar Rp1,1 triliun untuk pembangunan kembali sekitar 16 gedung-gedung pemerintah provinsi, dan sisanya untuk shelter serta jalan tempat evakuasi.
Anggaran bersumber APBD provinsi untuk pembangunan kembali gedung-gedung pemerintah sudah banyak dialokasikan, seperti untuk gedung Dinas Prasarana Jalan, gedung Disnak dan gedung perpustakaan provinsi.
Dari total anggaran untuk pembangunan kembali infrastruktur gedung pemerintah Sumbar yang dibutuhkan senilai Rp6,4 triliun, maka sekitar Rp1 triliun dukungan APBD provinsi.
Pemerintah pusat, katanya, juga tidak mau mengucurkan anggaran pembangunan tersebut, apabila tak ada sharing dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menyinggung selesai pengerjaan gedung Dispasjal dan Tarkim, Suprapto menyebutkan diperkiran pada akhir 2013, namun penggunaannya akan dilakukan secara bertahap.(001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar