Keputusan Mahkamah Konstitusi yang notabene mengembalikan eksistensi dan
hak hutan adat, merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan
pemanfaatan. Namun dalam memanfaatkan hutan, masyarakat diminta
melaksanakan kaidah pemeliharaan dan pengelolaan secara berkelanjutan.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, siang tadi mengatakan, sumberdaya hutan di Indonesia mempunyai arti penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia di tataran Internasional. Hal tersebut sangat dirasakan pada dekade 1980-an, ketika hutan menjadi penyumbang devisa negara terbesar ke 2 setelah minyak dan gas. Namun masa kejayaan itu menurun drastis mulai tahun 1999 hingga 2000-an.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, siang tadi mengatakan, sumberdaya hutan di Indonesia mempunyai arti penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia di tataran Internasional. Hal tersebut sangat dirasakan pada dekade 1980-an, ketika hutan menjadi penyumbang devisa negara terbesar ke 2 setelah minyak dan gas. Namun masa kejayaan itu menurun drastis mulai tahun 1999 hingga 2000-an.
Menurut Zulkifli, turunnya nilai ekonomi hutan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan, sebagai akibat eksploitasi yang berlebihan. Laju deforestasi sangat tinggi mencapai 3,8 juta Ha per tahun. Untuk itu, degradasi hutan harus segera diperbaiki, namun diupayakan hutan tetap memberikan hasil ekonomis bagi masyarakat.
Pola yang bisa dilakukan yakni dengan membuat hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dimana masyarakat sekitar hutan diizinkan memanfaatkan hutan dengan syarat harus menanam pohon terlebih dahulu. Saat inipun, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi MK memutuskan mengabulkan sebagian dari permohonan Pengujian Undang Undang (PUU) nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga mengembalikan eksistensi dan hak hutan adat. Dengan demikian, masyarakat bisa memanfaatkan hutan, dengan catatan melakukan pengelolaan dan perawatan berkelanjutan.
Zulkifli Hasan menambahkan, terdapat 2 hal pokok untuk membangun sektor hutan ke depan yakni, membangun industri kehutanan berbasis tanaman, dan membangun taman nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki iklim sangat menguntungkan untuk menumbuhkan aneka ragam tanaman yang nantinya dapat diolah oleh pihak industri menjadi bahan pakai, seperti tanaman obat-obatan. Sementara itu, dengan membangun Taman Nasional, maka banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan, diantaranya, pembuatan wisata alam, melimpahnya sumber air, dan adanya energy terbarukan di kawasan hutan konservasi.(DES/001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar