Gubernur Akui Pendataan Masyarakat Miskin Tidak Akurat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membantah jika masih ada sejumlah masyarakat miskin yang belum tersentuh Program Jaminan Kesehatan, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, secara keseluruhan, kuota jaminan kesehatan yang diberikan Pemerintah baik melalui APBN maupun APBD mencapai 52 persen dari jumlah masyarakat, sedangkan prosentase warga miskin hanya 8 persen. Dengan perbandingan dimaksud, idealnya seluruh masyarakat miskin, bahkan warga ekonomi menengah sudah menikmati layanan kesehatan.

Namun demikian, Gubernur Irwan Prayitno sendiri mengakui, masih menerima pengaduan dan menemui adanya masyarakat miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan. Menurutnya, kenyataan dimaksud merupakan hal yang aneh, padahal alokasi anggaran  telah melebihi jumlah masyarakat miskin di Sumatera Barat. Menindaklanjuti pengaduan terkait tidak meratanya realisasi jaminan kesehatan, Pemerintah Provinsi telah melakukan evaluasi, dan ditemukan titik masalahnya, yakni akibat pendataan yang tidak akurat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi akan menyampaikan temuan tersebut kepada Tim Program Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan-PNP2K, selaku pihak yang melakukan survey.

Gubernur Irwan Prayitno berharap pendataan masyarakat miskin yang tidak akurat dapat segera diperbaiki, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran. Gubernur menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat miskin yang tidak tercover jaminan kesehatan, Pemerintah Provinsi akan mengupayakan membantu melalui dana Badan Amil Zakit Daerah.(MF/001)