Senin, 20 Mei 2013

Sekolah Khusus bagi Pelajar Terlibat Tawuran

Dinas Pendidikan Sumatera Barat berencana membangun sekolah khusus bagai para siswa yang terlibat tawuran. Wacana pembangunan ini diusulkan Kepala Disdik Sumbar Syamsurizal, pada Pemerintah Kota Padang.

Sekolah khusus ini dinilai penting untuk memberikan perlakukan khusus bagi siswa pelaku tawuran. “Memperlakukan siswa yang sering tawuran tidak sama dengan siswa biasa,” ujarnya, Senin, 20 Mei 2013.

Sumbar No.3 Penyebaran Rabies Secara Nasional

Angka penyebaran rabies di Sumatera Barat masih berada pada level mengkhawatirkan, dan menempati posisi 3 besar secara nasional. Di tahun 2012, terdapat 14 kasus kematian manusia akibat terjangkit rabies, yang didominasi oleh gigitan anjing liar. Sementara, sejak awal Januari hingga April 2013, telah terdapat 10 kasus kematian akibat rabies.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Rosnini Safitri mengatakan, tingginya penyebaran dan masyarakat yang terjangkit rabies, berkaitan erat dengan hobi masyarakat memelihara anjing untuk berburu. Hal itu diperparah dengan adanya kepercayaan yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa anjing yang divaksin tidak lagi memiliki kecepatan berlari. Mitos itupun membuat masyarakat enggan menghantarkan anjing peliharaannya untuk divaksin.

Dokter Di Sumbar Unjuk Rasa Karena Merasa Belum Sejahtera

500 an dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Barat, hari ini menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan petisi kepada pemerintah Provinsi Sumatera di gedung pertemuan rangkayo basa. Hal ini terkait, dengan kesejahteraan mereka dalam bertugas.

Ketua IDI Wilayah Sumatera Barat, Menker Manjas mengatakan, salah satu dari tujuh petisi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, adalah terkait kesejahteraan para dokter. Pihaknya sangat berharap, tujuh poin petisi yang mereka sampaikan direalisasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

TARIF TAKSI BLUE BIRD DI SUMBAR TELAH DIPUTUSKAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun draf tarif taksi Blue Bird yang direncanakan mulai beroperasi pada 23 Mei 2013 mendatang. Tarif dimaksud sebesar, 6 ribu rupiah untuk buka pintu, sedangkan per 100 meter dibanderol 3 ratus rupiah atau 3 ribu rupiah per kilo, serta biaya tunggu per 1 jam dihargai 30 ribu rupiah.
 
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Mudrika mengatakan, penyusunan draf tarif taksi melibatkan Biro Perekonomian, Biro Hukum, Dinas Perdagangan, Organisasi Angkutan Darat-Organda, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-YLKI Sumbar. Menurutnya, sebelumnya Organda telah mengusulkan, tarif buka pintu sebesar 7 ribu rupiah, namun berdasar kesepakatan dan penyesuaian dengan harga jasa taksi yang berlaku di Jakarta dan Nasional secara umum, akhirnya disetujui tarif awal membuka pintu seharga 6 ribu rupiah.

Minggu, 19 Mei 2013

Bos Yamaha Sumbar Meninggal Dunia

Salah seorang pengusaha otomotif terkemuka di Sumbar dan cukup di segani seantero Indonesia, Heryanto Gani (58) meninggal dunia hari Jum'at (17/5) lalu. Heryanto Gani selama ini merupakan distributor tunggal sepeda motor merek Yamaha di Sumatera Barat.

Menurut salah seorang pegawai Showroom Yamaha, jenazah Heryanto akan diterbangkan Senin subuh sekitar pukul 04.00 wib dari Padang ke Jakarta. Selanjutnya jenazah almarhum dimakamkan di San Diego Hill, Karawang, Jawa Barat. Namun sebelum diterbangkan ke Jakarta, Jenazah di semayamkan terlebih dahulu di rumah duka di Gedung Yamaha (Eks Kantor Haluan, Red) Jalan Damar No. 59, Padang.

Sabtu, 18 Mei 2013

Hutan Indonesia Harus Di Kelola Dengan Baik

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang notabene mengembalikan eksistensi dan hak hutan adat, merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan. Namun dalam memanfaatkan hutan, masyarakat diminta melaksanakan kaidah pemeliharaan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, siang tadi mengatakan, sumberdaya hutan di Indonesia mempunyai arti penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia di tataran Internasional. Hal tersebut sangat dirasakan pada dekade 1980-an, ketika hutan menjadi penyumbang devisa negara terbesar ke 2 setelah minyak dan gas. Namun masa kejayaan itu menurun drastis mulai tahun 1999 hingga 2000-an.

PN PADANG AKAN SIDANGKAN KASUS DUGAAN PENGANIYAAN PASAR RAYA

Pengadilan Negeri Padang, akan segera menyidangkan dua tersangka kasus dugaan penganiayann terhadap tiga orang pedagang pasar raya kota itu.

"Dua tersangka itu yakni Mantan Kepala Dishubkominfo Padang, Firduas Ilyas dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, Budi Erwanto,"kata Humas Pengadilan Negeri Padang, Jhon Effredi di Padang.

Sanksi DKPP Pada KPU RI Dinilai Pembelajaran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-DKPP telah memberikan sanksi kepada KPU RI atas ketidakpatuhannya melaksanakan keputusan Bawaslu nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/2013 tertanggal 5 Februari, yang mengamanatkan KPU untuk meloloskan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan, sanksi berupa peringatan dari DKPP merupakan keputusan yang sangat bijak dan dapat diterima dengan baik. Menurutnya, sanksi tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan memacu proses kinerja KPU ke depan.

Padang Terus Di Penuhi Mall

Investor dalam negeri PT Graha Jakarta Utama berinvestasi di Kota Padang, Sumbar dengan total investasi Rp1 Triliun. Investasi itu setelah sebelumnya investor asal Hungaria dan dua investor lokal lain berinvestasi di Kota Padang.

Jumat, 17 Mei 2013

Pilkada Sawahlunto Berjalan Lancar, Meski Ada Warga Yang Tidak Terdata

Hingga penutupan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Sawahlunto yang di gelar Kamis kemaren, KPU Sumbar menilai berjalan tertib, lancar dan aman. Meski demikian, masih ditemukan satu hingga dua orang warga Sawahlunto, yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, karena tidak terdata oleh KPU setempat.

Kamis, 16 Mei 2013

Temuan BPK-RI di LKPD Sumbar 2007-2012 Masih Belum Di Perbaiki

Berdasarkan 17 sampel temuan BPK terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2007 sampai 2012, yang dipaparkan Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI pada rapat kerja di Kantor Gubernur (Kamis 16/05), terdapat kerugian keuangan daerah atau Negara sebesar 61,35 Milliar Rupiah. Kasus yang menonjol yakni pemberian dana hibah dan bansos, perjalanan dinas fiktif, serta berbagai proyek yang tidak beres.

Penodong Wartawan di Padang di Vonis 4 Bulan Penjara

Pelaku aksi penodongan wartawan dengan pistol di pinggir sungai Batang Harau Padang, Jon Kenedi alias Jon, akhirnya di vonis hari ini dengan hukuman penjara 4 bulan penjara, yang di kurangi masa hukuman yang telah di jalaninya sejak 24 April 2013 lalu. Vonis yang di jatuhkan hakim ketua Muchtar Agus Cholifini di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang ini, lebih ringan dibandingkan tuntutan dari JPU, yang menuntut terdakwa 7 bulan kurungan penjara.

Peserta TDS Harus Dapat Jadi Duta Sumbar di Negaranya

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta supaya menjadikan peserta kejuaraan balap sepeda Internasional Tour de Singkarak 2013 menjadi duta di masing-masing negaranya. Sehingga dengan hal tersebut, dapat memberikan dampak langsung terhadap pariwisata Sumatera Barat.

Usai Sidang Pembunuhan Istri, Keluarga Korban Bentrok Dengan Polisi

Lanjuta sidang pembunuhan istri di Kuranji kembali berlangsung ricuh. Usai persidangan di PN Padang yang berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Afrizal alias Ujang, terjadi bentrokan antara aparat kepolisian yang mengamankan terdakwa keluar dari ruang sidang, dengan keluarga korban.

Rabu, 15 Mei 2013

KPU Sumbar Coret 2 Calon Senator

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mencoret dua calon senator atau calon anggota DPD RI asal Sumbar, karena tidak mengembalikan berkas persyaratan sesuai jadwal yang ditetapkan. Ketua KPU Sumbar, Marzul Veri mengatakan, sejak masa perbaikan berkas persyaratan dari tanggal 9 hingga sore kemaren, yang mengembalikan berkas perbaikan berkas perbaikan hanya 29 dari 31 calon yang mendaftar.

Gubernur: Petani Jangan Bakar Jerami

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali menghimbau kepada para petani agar jangan pernah membakar jerami. Kali ini disela-sela kunjungan kerjanya dalam rangka HUT Pol PP ke 63 yang digabung dengan HUT Linmas ke 61 di Kota Padang Panjang, Gubernur menyempatkan diri untuk meninjau area pertanian di Kelurahan Gantiang, Kec. Padang Panjang Timur.

PNS dan Wali Nagari Harus Mundur Dari Jabatan Jika Nyaleg

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno meminta kepada calon anggota legisltif yang masih berstatus Pegawai Negeri supaya segera mengurus surat pemberhentian dari PNS. Sebagai PNS yang merupakan aparatur negara, Irwan Prayitno mengingatkan, jangan sampai terjebak dalam politik praktis, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik.

Satpol PP Harus Bersikap Manusiawi dan Bukan Tempat PNS Bermasalah

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar dapat memperlihatkan sosok kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan, agar pandangan negativ masyarakat terhadap satpol PP bisa berubah menjadi positif. Menurut Gubernur, juga harus dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, disamping tugasnya menjalankan Peraturan Daerah dan membantu tugas TNI dan Polri.

Kanwil Pajak Sumbar-Jambi Intai 20 Perusahaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumbar dan Jambi akan melakukan pemeriksaan, terhadap 20 an perusahaan di Sumbar, yang diindikasi melakukan penyelewengan pajak. Bola panas tersebut terus di gulirkan, setelah Kanwil DJP Sumbar-Jambi menemukan adanya penyelewangan pajak yang dilakukan sebuah perusahaan yang berinisial AKP, dan telah menyerahkan dua tersangkanya hari Senin kemaren.

LEMHANAS PELAJARI KEARIFAN BUDAYA LOKAL DI SUMBAR

Tim sosial dan Budaya dari Lemhanas RI mencari masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Sumatera Barat, guna mempelajari kearifan budaya lokal soal Kerukunan Umat Beragama (KUB) di daerah ini. Hal ini terungkap saat tim Lemhanas audensi dengan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakat Kesbangpol Zulnadi di gubernuran, Senin siang (13/5).

Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya Lemhanas Sudaryono mengatakan pemilihan Sumbar sebagai daerah untuk kajian penanganan kerukunan umat beragama melalui budaya kearifan lokal, karena dilihat peran tokoh non formalnya masih menonjol dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Justru itu ingin dipelajari pola-pola serta bagaimana pemerintah daerah bekerja sama dengan tokoh-tokoh non formal. Terkait, di daerah lain peran tokoh non formalnya sudah jauh menurun dan peran tokoh formalnya tak mengakar di masyarakat sehingga ketika ada persoalan sulit mencari penyelesaian.

Kondisinya berbeda dengan di Sumbar masih dipecaya dan tokoh formal ada yang mengakar di masyarakat, sama halnya dengan di Bali tetapi dominan Hindu dan di Sumbar dominan penduduknya muslim. Oleh karena itu, maka dalam survei ini lebih banyak mendengar dari parah tokoh-tokoh dan mendatangi kelompok masyarakat melihat faktanya dilapangan. Penyelesaian dan menegakan KUB membutuhkan semua peran tokoh, pemuda dan organisasi masyarakat, bukan semata peran pemerintah daerah, harapnya

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, tim Lemhanas datang ke Sumbar mencari masukan-masukan tentang kearifan lokal bagaiman sikap dalam penyelesaian masalah kerukunan beragama di daerah ini. Oleh tim mendatangi gubernur dan tokoh-tokoh agama serta adat di daerah selama tiga hari ke depan, sekaligus akan menggelar fokus group diskusi untuk mendengarkan pandangan dari berbagai elemen nantinya.

Sepanjang yang saya ketahui sudah dijelaskan kepada tim, pada hari berikutnya rombongan akan mendatangkan tokoh-tokoh non formal, termasuk elemen pemuda," ujarnya.

Dalam dialog dengan tim Lemhanas tersebut Gubernur Irwan Prayitno menjelaskan, penduduk Sumbar secara etnis 98 persen suku Minang, sisanya suku lainnya yang dominannya di Kepulauan Mentawai. Menurut dia, kalau dilihat dan di dengar selama ini dimanapun berada orang Minang tampil sebagai mediator, fasilitator dan percari solusi sehingga tak pernah sebagai pemicu suatu konflik. Orang Minang idetik dengan Islam dan kartakternya melekat dengan filosofi adat istiadat yang dianut, sesuai dengan pepatah/pribahasa "Dimana bumi dipijak dan disitu langit di junjung", artinya harus pandai menempatkan diri.

Irwan juga mengatakan, orang Minang tak mau berhadapan secara otot atau fisik, karena karakter yang sudah melekat menggunakan otak/pikiran, maka tokoh Minang sejak perjuangan kemerdekaan menonjol di bidang politik karena lihai dalam diplomasi. Kaitan dengan kerukuran umat beragama terlihat masyarakat egaliter dan demokratis, karena model musyawarah yang menonjol mungkin di Sumbar, karena setiap masyarakat harus dilibatkan yang istilahnya "Disatokan sakaki".

Selain itu, masyarakat Minang juga prakmatis yang syarat dengan rasional, karenanya paham-paham ekstrem tak ada berkembang di Sumbar, jika dalam daftar teroris ada berdarah Minang mereka sudah keluar dari akar Minangkabaunya.

Gubernur juga menyampaikan soal peran tokoh secara struktural atau non formal di masyarakat sangat berpengaruh karena dalam sistem kepemimpinan di Minang sesuai petatah "Didahulukan selangka dan ditinggikan seranting". Dalam artian pimpinan dihormati, dan arahan akan di terima senpanjang rasional, jika kurang atau tak rasional bisa saja dipertanyakan masyarakat dan bahkan menolaknya, ungkapnya.(001)