PN PADANG AKAN SIDANGKAN KASUS DUGAAN PENGANIYAAN PASAR RAYA

Pengadilan Negeri Padang, akan segera menyidangkan dua tersangka kasus dugaan penganiayann terhadap tiga orang pedagang pasar raya kota itu.

"Dua tersangka itu yakni Mantan Kepala Dishubkominfo Padang, Firduas Ilyas dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, Budi Erwanto,"kata Humas Pengadilan Negeri Padang, Jhon Effredi di Padang.

Penodong Wartawan di Padang di Vonis 4 Bulan Penjara

Pelaku aksi penodongan wartawan dengan pistol di pinggir sungai Batang Harau Padang, Jon Kenedi alias Jon, akhirnya di vonis hari ini dengan hukuman penjara 4 bulan penjara, yang di kurangi masa hukuman yang telah di jalaninya sejak 24 April 2013 lalu. Vonis yang di jatuhkan hakim ketua Muchtar Agus Cholifini di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang ini, lebih ringan dibandingkan tuntutan dari JPU, yang menuntut terdakwa 7 bulan kurungan penjara.

Usai Sidang Pembunuhan Istri, Keluarga Korban Bentrok Dengan Polisi

Lanjuta sidang pembunuhan istri di Kuranji kembali berlangsung ricuh. Usai persidangan di PN Padang yang berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Afrizal alias Ujang, terjadi bentrokan antara aparat kepolisian yang mengamankan terdakwa keluar dari ruang sidang, dengan keluarga korban.

Kanwil Pajak Sumbar-Jambi Intai 20 Perusahaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumbar dan Jambi akan melakukan pemeriksaan, terhadap 20 an perusahaan di Sumbar, yang diindikasi melakukan penyelewengan pajak. Bola panas tersebut terus di gulirkan, setelah Kanwil DJP Sumbar-Jambi menemukan adanya penyelewangan pajak yang dilakukan sebuah perusahaan yang berinisial AKP, dan telah menyerahkan dua tersangkanya hari Senin kemaren.

Dirjen Pajak Akhirnya Giring Dua Tersangka Penggelapan Ke Kejari Padang

Dua tersangka penggelapan pajak RS dan AR, akhirnya hari ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Padang. Sebelumnya, Kanwil DJP Sumbar-Jambi telah mengumumkan, bahwa kedua tersangka tersebut telah melakukan dugaan penggelapan pajak selama 4 tahun, yang bernilai 1 Miliar 30 juta rupiah.

Kabid P4 (pemeriksaan, penyidikan dan Penagihan Pajak), Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Dadan Ramdani mengatakan, kedua tersangka ini melakukan penggelapan pajak, dengan cara membuat faktur bukti pembayaran pajak, padahal perusahaannya melum termasuk Perusahaan Kena Pajak (PKP). Selain itu menurutnya, kedua tersangka ini juga tidak melakukan penyetoran terhadap pajak yang sudah di pungutnya ke kantor pajak.

Dadan juga menambahkan, penyerahan kedua tersangka yang berasal dari perusahaan AKP dan sebagai vendor perusahaan terbesar di Kota Padang ini, juga dilengkapi dengan barang bukti. Menurutnya, penyerahan ini dilakukan setelah berkasnya dinyatakan P21 oleh Kejati Sumbar.

Kedua tersangka ini menurutnya, akan di kenakan sanksi pasal 39 ayat 1, dengan ancaman hukuman 2-6 tahun penjara.(001)

Ketua Dewan Syuro PKS Mangkir Dari Panggilan KPK Karena Menghadiri Peresmian Investasi Grup Lippo di Padang

Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin lebih memilih menghadiri acara pemancangan awal pembangunan rumah sakit lipo grup di Kota Padang (Jum'at 10/05), daripada memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK sebagai saksi untuk eks Presiden PKS Luthfi Hasan terkait kasus impor daging.

Dikonfirmasi seusai acara, Hilmi Aminuddin mengaku, mengetahui perihal pemanggilan KPK, karena suratnya telah diantar oleh penyidik ke kantor DPP PKS, Selasa 7 Mei lalu. Pemanggilan dimaksud merupakan kali pertama, namun Hilmi menyatakan belum mengetahui substansi masalah yang akan ditanyakan KPK. Pihaknya pun bersedia memenuhi panggilan KPK jika dijadwalkan ulang.

"Saya kan belum tahu perihal yang ditanyakan KPK, kan tidak hadir. Kemungkinan di jadwal ulang. Saya sebagai saksi, ini pemanggilan yang pertama, ungkap Hilmi."

Sejak pukul 09.00 WIB pagi (Jum'at 10/05), Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin telah hadir di lokasi acara pemancangan pembangunan rumah sakit dan mall milik Lippo grup, di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Hilmi terlihat duduk disamping Gubernur Sumatera Irwan Prayitno, bersama Ketua DPD RI Irman Gusman, Menkokesra Agung Laksono, Menpera Djan Faridz, dan Kepala BNPB Syamsul Ma'arif. Dalam kesempatan tersebut Hilmi juga sempat memberikan sambutan selaku tokoh masyarakat.

Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, KPK menetapkan Luthfi Hasan sebagai tersangka bersama Ahmad Fathanah, yang diduga menerima pemberian hadiah atau janji sebesar 40 milliar rupiah dari PT Indoguna Utama terkait upaya menambah jatah kuota impor daging sapi. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa anak Hilmi yang bernama Ridwan Hakim. Ridwan beberapa kali diperiksa KPK setelah sempat terbang ke Turki sehari sebelum dicegah bepergian ke luar negeri.(001/DES)

Pembobol ATM di UNP di Duga Jaringan Sumatera

Jajaran Polisi Sektor Padang Utara berhasil menangkap dua orang pembobol ATM, masing-masing Hendra Botak dan Antoni Panjaitan. Kedua pembobol ATM ini, ditangkap saat melakukan aksinya di mesin ATM BRI yang berada kawan kampus UNP Air Tawar pada malam minggu lalu.

Kapolsek Padang Utara, Kompol P.Pane mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan kedua pelaku ini juga melibatkan pihak lain yang berada di daerah Medan. Namun hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki, apakah aksi pembobolan mesin ATM di Kota Padang ini merupakan sebuah jaringan sindikat yang ada di Sumatera atau di Indonesia. Namun dari catatan kepolisian, seorang Pelaku yang bernama Hendra Botak, merupakan resedivis, yang juga pernah tertangkap beberapa waktu lalu dengan kasus yang sama.

Kapolsek Padang Utara ini juga menambahkan, bahwa aksi yang dilakukan kedua tersangka sangat sederhana, dengan menjadikan mesin-mesin ATM yang berada di daerah sepi dan tanpa pengawalan dari pihak keamanan sebagai target sasaran. Selain itu, mesin ATM yang menjadi sasaran juga mesin-mesin ATM yang lama. Namun pada saat penangkapan, kedua pelaku belum sempat menarik uang dari korbannya. Selain mengamankan kedua tersangkan, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan sebuah gunting, Nomor call centre palsu, ATM Bodong, gergaji besi modofikasi, dan lidi untuk beropersi, serta sebuah ATM korban. Kedua tersangka terancam Pasal 363 jo 53 KUHP, tentang Pencurian dengan pemberatan, dan diancam hukuman lima tahun penjara.

Sementara itu, menurut keterangan Pelaku Hendra Botak, 30 tahun mengatakan, bahwa aksi yang dilakukannya itu aksi yang pertama kali setelah mendapat ajakan dari temannya yang baru pulang dari Medan. Namun menurutnya, aksi pertama ini harus berujung di bilik penjara karena kurang pengalaman.(001)

Ormas Islam Sumbar Minta Bubarkan Densus 88

Ormas Islam Sumbar mendesak pembubaran Densus 88 Anti Teror. Mereka menilai, Densus 88 telah melakukan banyak pelanggaran di Indonesia.

Salah seorang tokoh ormas islam dari Majelis Mujahidin Indonesia, Irvianda Abidin mengatakan, Selama ini apa yang dilakukan densus untuk menegakkan kebenaran, tidak sesuai dengan asas kemanusian dan telah masuk dalam kategori pelanggaran HAM Berat, dan lebih kejam dari apa yang telah dilakukan PKI. Menurutnya, dalam menegakkan kebenaran, seharusnya densus 88 dapat mengutamakan langkah persuasif dan tidak melakukan penganiayaan ataupun penyiksaan, pada orang-orang yang ditangkap dan belum jelas kesalahannya.

Jika Terbukti Permainkan Dana Huntap, Bupati Mentawai Jadi Tersangka

Bupati Kab.Kep. Mentawai, Yudas Sabaggalet dimintai keterangan untuk memberikan klarifikasi atas informasi yang diterima Polda Sumatera Barat terhadap pembangunan hunian tetap.

PJs.Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Mainar Sugianto mengatakan, klarifikasi itu dibutuhkan untuk selanjutnya dipelajari, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Dari hasil pengembangan selanjutnya, apabila terjadi tindak pidana seperti penyelewengan dana, maka Yudas akan di periksa lebih lanjut.

Mainar Sugianto mengatakan, sejauh ini baru Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet yang dimintai keterangan, baru sebatas untuk mengetahui kenapa pembangunan hunian tetap belum selesai sampai sekarang, pasca gempa dan tsunami terjadi 25 Oktober 2010.

DPRD Sumbar Bentuk Hak Angket Untuk Selesaikan Kisruh Dana Bansos

DPRD Sumbar berencana akan mengajukan hak angket, untuk menyelidiki dana hibah bantuan sosial sebesar Rp1,9 miliar lebih, untuk kegiatan Safari Dakwah salah satu partai politik yang berada dalam APBD 2013.

Ketua DPRD Sumbar Yul Tekhnil mengatakan, rencana DPRD Sumbar mengajukan hak angket tersebut, berdasarkan informasi yang diterimanya dari sejumlah anggota dewan. Namun hingga kini, menurutnya belum ada surat pengajuan resmi untuk mengajukan hak angket itu. Ia mengatakan, pengajuan hak angket tersebut karena Badan Anggaran DPRD merasa tidak puas atas jawaban Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar, terkait masuknya kegiatan safari dakwah salah satu partai politik dalam APBD Sumbar tahun 2013.

Pilkada Padang Ricuh, Dalam Simulasi

Aksi unjuk rasa menuntut penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang di DPRD Kota Padang, berlangsung ricuh karena pengunjuk rasa bertindak anarkis.

Aparat kepolisian yang mengemanakan rapat paripurna penghitungan suara terpaksa melepaskan tembakan. Hal itu dilakukan untuk membubarkan pengunjuk rasa yang semakin anarkis.

Di Desak Forum Editor, Wako Padang Janji Cari Pelaku Penembak Wartawan

Forum Editor Sumatera Barat, mendesak Pemerintah Kota Padang, ikut melindungi para wartawan saat melakukan liputan. Hal ini terkait, dengan serangkaian kekerasan yang di terima wartawan di Kota Padang belakangan ini. Jika sebelumnya beberapa wartawan di pukuli oleh oknum TNI AL, pada malam Valentine para wartawan bahkan di berondong dengan pistol orang tak dikenal, saat ikut dalam razia yang digelar oleh Satpol PP Kota Padang, dikawasan Muaro Padang. Namun beruntung, pada saat tersebut pistol yang digunakan tidak meletus dan melukai wartawan.

Forum Editor Temui Wako Padang

Sejumlah 'petinggi' media massa Sumatera Barat yang tergabung dalam Forum Editor (FEd) menemui Walikota Padang, Fauzi Bahar, Selasa (19/2) di kediamannya jalan A Yani.

Forum Editor yang terdiri dari pimpinan media cetak dan elektronik ini mengungkapkan beberapa hal terkait hubungan wartawan dengan Pemko Padang. Disinggung juga apresiasi Pemko Padang sendiri terhadap tugas wartawan yang meliput kegiatan - kegiatan Pemko termasuk meliput razia Satpol PP yang dinilai minim.

Jalan By Pass Padang di Blokir Warga

Jalan By Pass Ketaping, hari ini senin (11/2) di blokir warga setempat. Hal ini menyebabkan, arus lalu lintas dari arah Kuranji menuju Pisang terpaksa di tutup total. Akibatnya, antrian panjang kendaraan harus terjadi. Namun jajaran kepolisian dari Polsek Pauah dan Kuranji serta Polsekta Padang, harus mengalihkan ke jalur lain.

Salah seorang warga, Syamsuirman mengatakan, aksi ini dilakukan warga, karena karena warga merasa kurang puas, dengan adanya pembongkaran rumah dan warung milik warga yang ada di sepanjang pinggiran jalan by pass. Padahal menurutnya, proses konsolidasi mengenai ganti rugi dari pihak Pemko Padang, belum tuntas dilakukan.

LBH Sesali Terdakwa Kasus Faisal Budri Di Vonis Ringan

Setelah 3 bulan sejak sidang pertama tanggal 13 November 2012 lalu, sidang kematian dua tahanan di Polsek Sijunjung Faisal dan Budri akhirnya diputuskan pada Selasa (29/1) lalu. Namun, sidang tersebut luput dari pantauan publik, karena sebelumnya diketahui agenda sidang adalah Duplik Penasihat Hukum, akan tetapi hakim memutuskan untuk langsung melanjutkan sidang pembacaan putusan.

Kepala BPBD Mentawai Ditahan

Kepala BPBD Kab.Kepulauan Mentawai Tarminta, hari ini ditahan oleh Kejari Tua Pejat di LP Muaro Padang Selama 20 hari sejak masa penahanan. Penahan ini dilakukan, bukan terkait penyalahgunaan dana kebencanaan, namun terkait kasus korupsi yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Plt. Kadinas Pendidikan Kab.Kep.Mentawai tahun 2009 lalu. Sebelumnya, Kejari Tua Pejat telah menjebloskan Kadinas Kab.Kep.Mentawai ke LP Muaro Padang.

Mahasiswa Demo Mapolda Sumbar dan Blokir Jalan Sudirman

Puluhan mahasiswa di Kota Padang, hari ini menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar. Aksi ini dilakukan mahasiswa, terkait pemukulan Mahasiswa yang tidak memakai helm, oleh oknum kepolisian di Mapolsek Padang Timur.


Jubir dari Para mahasiswa ini, Like  meminta, kasus pemukulan tersebut dapat diusut tuntas. Mereka juga menyesali, kasus tersebut hanya diarahkan pada pelanggaran kode etik. Padahal menurutnya, kasus tersebut berupa penganiayaan dan seharusnya masuk dalam pelanggaran pidana.

LPSK Minta Hukuman Ringan Bagi Terdakwa Kasus Korupsi Solar Home System Kosasih

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) layangkan Surat Ke Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS) Tahun 2007-2008 pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM.