Dosen Muda Unand Protes Ke Rektor Karena Tak Dapat Proyek Penelitian

Belasan dosen muda Universitas Andalas, hari ini melakukan protes pada Rektor. Hal ini terkait, dengan adanya diskriminasi atau pilih kasih oleh rektor terhadap dosen-dosen muda, dalam melakukan penelitian.

Salah seorang dosen muda Unand M.Yunis mengatakan, bahwa selama ini yang mendapatkan bantuan atau proyek penelitian, hanya di berikan kepada pada dosen senior. Sedangkan dosen muda, tidak pernah mendapatkan kesempatan melakukan penelitian, dan hanya ditugaskan untuk mengajar semata. Padahal menurutnya, para dosen muda sudah pernah memasukkan skim proposal penelitian sebanyak 200 buah, tetapi ditolak.

Si Jago Merah Mengamuk Di Purus

Kebakaran kembali terjadi di Kota Padang. Kali ini, si jago merah mengamuk di kawasan Purus 4 RT.1/RW.5 No.105 A Kec.Padang Barat Kota Padang.

Salah seorang saksi mata, Wati mengatakan, api pertama kali terlihat dari sebuah mobil Toyota Kijang yang sedang di panaskan di depan rumah. Tiba-tiba terlihat percikan api dari dalam mobil dan asap, yang langsung merembet ke rumah. Kawasan purus 4 yang dekat dengan pantai, membuat angin cepat menjalarkan api keseluruh isi rumah. Bahkan, api juga merembet ke rumah yang bersebelahan.

PEMKAB MENTAWAI BANTAH TERIMA DAN MEMAKAI DANA HUNTAP 1,3 M

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, membantah telah menerima aliran dana sebesar 1,3 Milyar Rupiah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk pembangunan Hunian Tetap-Huntap bagi korban gempa dan tsunami Mentawai 2010. Bantahan dimaksud disampaikan Miko Siregar, selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Mentawai bersama Kabag Humas Joni Anwar, menanggapi pemberitaan media yang menyebutkan, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet dipanggil penyidik Reskrimsus Polda Sumatera Barat pada 26 Februari lalu, untuk menjelaskan penggunaan anggaran pembangunan huntap senilai 1,3 Milyar Rupiah.

Harimau Dahan Sumatera Kembali Di Lepas BKSDA

Badan Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDA, melepas seekor harimau Sumatera, setelah sebelumnya tersangkut jerat.

Kepala Seksi Konservasi Wiayah Satu BKSDA Sumatera Barat Surajiya mengatakan, satwa langka jenis harimau dahan yang dilindungi itu, dilepas di Taman Raya Hutan Bung Hatta, Padang. Menurutnya, harimau sumatera itu tersangkut jerat babi milik warga di lahan perkebunan di Palembayan, Kabupaten Agam.

SBY Batal Kunjungi Sumbar

Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono, batal mengunjungi Sumatera Barat. Padahal sebelumnya, SBY di rencanakan akan mengunjungi Sumbar selama tiga hari, yaitu pada tanggal 13,14 dan 15 Maret mendatang, untuk melounching secara simbolis penggunaan 100 ribu Rumah Sejahtera Tapak (RST), yang merupakan bagian dari rangkaian acara HUT ke-41 REI, dan menanam pohon di daerah Solok.

Gubernur Akui Pendataan Masyarakat Miskin Tidak Akurat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membantah jika masih ada sejumlah masyarakat miskin yang belum tersentuh Program Jaminan Kesehatan, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD.


Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, secara keseluruhan, kuota jaminan kesehatan yang diberikan Pemerintah baik melalui APBN maupun APBD mencapai 52 persen dari jumlah masyarakat, sedangkan prosentase warga miskin hanya 8 persen. Dengan perbandingan dimaksud, idealnya seluruh masyarakat miskin, bahkan warga ekonomi menengah sudah menikmati layanan kesehatan.

Gubernur Akui Pendataan Masyarakat Miskin Tidak Akurat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membantah jika masih ada sejumlah masyarakat miskin yang belum tersentuh Program Jaminan Kesehatan, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, secara keseluruhan, kuota jaminan kesehatan yang diberikan Pemerintah baik melalui APBN maupun APBD mencapai 52 persen dari jumlah masyarakat, sedangkan prosentase warga miskin hanya 8 persen. Dengan perbandingan dimaksud, idealnya seluruh masyarakat miskin, bahkan warga ekonomi menengah sudah menikmati layanan kesehatan.

Padang KLB Hepatitis, CTPS Mulai di Gencarkan

Dinas Kesehatan Kota Padang, mulai gencar membangun tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), setelah Kota Padang dinyatakan Kejadian Luar Biasa atau KLB Hepatitis. Sebelumnya ditemukan wabah hepa­titis, yang menyerang 21 murid SDN 47 dan SDN 42 Kelurahan Ko­rong­ga­dang, Kecamatan Ku­ran­ji, Kota Padang.

Sarikat Pekerja PLN Mengancam Akan Gelar Demo dan Mogok Massal

Sarikat Pekerja PT.PLN (Persero), akan menggelar aksi mogok dan demo besar-besaran di seluruh Indonesia dan Monas. Hal ini terkait, dengan di tolaknya tuntutan karyawan PT.PLN di PTUN Padang. PTUN Padang menolak tuntutan karyawan PT.PLN, Putri lismalestari dan M.Amin Fauzi, yang diberhentikan sejak 1 juni 2012, karena menikah dengan sesama karyawan pada tanggal 1 januari 2012 lalu.

70% Penduduk Sumbar Terkontaminasi Tuberclosis

Sekitar 70 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat, diduga terkontaminasi penyakit Tuberclosis atau TB. Namun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Rosnini Savitri mengatakan, dari jumlah penduduk Sumatera Barat 4,8 juta jiwa, diperkiran jumlah pengidap TB dibawah 50 persen.

Menurutnya, pihaknya belum bisa maksimal memberikan pelayanan karena penyakit tersebut kebanyakan belum terdeteksi secara dini.

Kab/Kota Harus Serahkan Penyerapan Anggaran Ke Presiden Dengan Sistem Online

Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat, pada tahun ini diminta untuk menyerahkan laporan penyerapan APBD nya langsung dengan sistem online ke Presiden melalaui Tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sementara itu, Sejak tahun 2012 lalu, pelaporan penyerapan anggaran ini, baru diterapkan di tingkat Pemerintahan Provinsi di seluruh Indonesia.

Tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Tomy Mulia Hasan mengatakan, dengan adanya sistem secara online ini, akan membuat pemerintahan di Provinsi setempat, dapat mengawasi secara langsung penggunaan anggaran APBD di Kab/Kotanya. Bahkan Pemrov juga dapat memberikan masukan dan mengingatkan pemerintahan di daerah, jika masih belum dilakukan penyerapannya. Menurutnya, selama ini Pemprov selalu mengalami kendala dalam mengawasi penyerapan anggaran tersebut, karena harus menunggu pihak Kab/Kota menyerahkan secara langsung dalam bentuk laporan tertulis.

Tomy juga menambahkan, sistem online ini harus dapat diterapkan secara maksimal. Menurutnya, laporan penyerapan anggaran ini, sudah di kirimkan ke UKP4 paling telat tanggal 10 di tiap bulannya. Jika nantinya ada daerah yang tidak menyerahkan laporannya, maka akan menjadi wewenang dari Presiden untuk memberi sangsi pada daerah yang bersangkutan.

Sementara itu Ia mengatakan, sejak sistem online ini diterapkan di Indonesia, hampir seluruh Provinsi telah menyerahkan laporannya setiap bulan, kecuali Maluku dan Papua Barat, yang disebabkan adanya peralihan kepala daerah. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat, sejauh ini sangat korporatif dalam memberikan laporan bulannya. Bahkan Sumbar masuk dalam 8 daerah terbaik, yang menyerap anggaran APBD dan APBN. Jika rata-rata penyerapan anggaran secara nasional baru 87,18%, namun penyerapan anggaran oleh Pemrov Sumbar telah mencapai 93%.(001)

SBY Di Perkirakan Kunjungi Sumbar 13 Maret 2013

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali akan mengunjungi Sumatera Barat. Rencana kedatangan orang no.1 di Indonesia ini, di perkirakan akan berlangsung pada tanggal 13-15 Maret 2013 mendatang.

Asisten III Pemprov Sumbar Bidang Administrasi Pembangunan, Sudirman Ghani mengatakan, rencana kedatangan SBY ini, masih menunggu kepastian dari Kementrian Perumahan Rakyat. Hal ini di sebabkan, karena kendatangan SBY ini, terkait dengan rencan penggunaan 100 ribu unit Rumah Sederhana Tapak (RST) secara simbolis di Kota Padang, dan penghijauan di Paninggahan Kayu Aro Kab.Solok.

SK Gubernur Terkait Penertiban Illegal Minning di Solsel Harus Segera Diterbitkan

Danrem 032 Wirabraja Kolonel Infanteri Amrin, mulai angkat bicara terkait penambangan emas liar di Kabupaten Solok Selatan, yang semakin marak dan sulit untuk dihentikan. Pihaknya mengaku telah memantau secara intens, dan melakukan penelusuran langsung ke lokasi penambangan liar, mulai dari hulu hingga ke hilir sungai batang hari.

Menurutnya, kondisi lingkungan di aliran sungai Batang Hari mengalami kerusakan yang memprihatinkan, akibat aktivitas ratusan eskavator yang mengeruk tebing-tebing sungai. Namun demikian, pihaknya mengaku belum bisa turut menertibkan aktivitas illegal tersebut, karena adanya batas kewenangan. Untuk itu pihaknya meminta Gubernur Sumatera Bara,t agar segera mengeluarkan Surat Keputusan yang mengamanahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di tingkat Provinsi, agar ikut campur tangan menyelesaikan penambangan liar di Solok Selatan. Danrem memastikan, jika SK dikeluarkan, maka pihaknya berkomitmen untuk menghentikan dan menyita ratusan escavator yang beroperasi.

Belum Sepenuhnya Gayus Hilang di Dirjen Pajak

Terungkapnya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan beberapa waktu lalu, membuat instansi ini menjadi sorotan semua pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Apalagi saat ini, 70% sumber APBN Indonesia, berasal dari pajak. Sehingga dana yang ada di Dirjen Pajak cukup besar, dan penyelewengannyapun juga sangat mungkin terjadi, termasuk dilakukan oleh orang dalam.

Kepala Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumbar-Jambi, Ismiransyah M.Zein mengatakan, bahwa apa yang di lakukan oleh Gayus, tak bisa di jaminnya sudah tidak terjadi lagi di dirjen Pajak. Bahkan menurutnya, sampai hari kiamat praktek seperti itu relatif pasti akan ada terjadi. Namun Ia mengatakan, Dirjen Pajak terus berusaha menghilangkan praktek-praktek seperti Gayus.

Awas, Penyelewangan Anggaran di Tahun Politik

Pengamat Politik Universitas Andalas-UNAND Padang Profesor Nusyirwan Effendi mengatakan, di tahun politik saat ini, parpol telah mulai memanaskan pergerakan ataupun sosialisasi untuk menarik perhatian publik melalui berbagai kegiatan hingga ke daerah-daerah. Kegiatan parpol tersebut, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan tidak mungkin dipenuhi hanya dengan sumber formal parpol.

Dengan kebutuhan itu, menurut Profesor Nusyirwan, Parpol akan mencari celah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dana dari infrastruktur partai yang ada di daerah. Dikhawatirkan, dari upaya penggalangan dana tersebut, terdapat cara haram yang kemungkinan dilakukan melalui konspirasi penyelewengan APBD, mengingat banyak kader parpol yang duduk menjadi anggota legislatif ataupun pejabat publik.

Sumbar Waspada Angin Kencang Hingga 3 Hari Kedepan

Daerah Sumatera Barat saat ini berstatus waspada angin kencang dari pagi hingga sore hari. Kondisi cuaca seperti ini, berkemungkinan akan terjadi hingga tiga hari kedepan.

Menejer Pusdalops BPBD Sumbar, Ade Edward mengatakan, terjadinya angin kencang yang terjadi saat ini, merupakan efek dari perubahan cuaca di wilayah Sumatera Barat, dari hujan badai ke cuaca kering. Bahkan hal ini juga di picu adanya perubahan arah hembusan angin, yang saat ini bertiup dari timur ke barat, dengan kecepatan hampir 20 knot. Namun Ia berharap, warga Sumbar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Ormas Islam Sumbar Minta Bubarkan Densus 88

Ormas Islam Sumbar mendesak pembubaran Densus 88 Anti Teror. Mereka menilai, Densus 88 telah melakukan banyak pelanggaran di Indonesia.

Salah seorang tokoh ormas islam dari Majelis Mujahidin Indonesia, Irvianda Abidin mengatakan, Selama ini apa yang dilakukan densus untuk menegakkan kebenaran, tidak sesuai dengan asas kemanusian dan telah masuk dalam kategori pelanggaran HAM Berat, dan lebih kejam dari apa yang telah dilakukan PKI. Menurutnya, dalam menegakkan kebenaran, seharusnya densus 88 dapat mengutamakan langkah persuasif dan tidak melakukan penganiayaan ataupun penyiksaan, pada orang-orang yang ditangkap dan belum jelas kesalahannya.

Gubernur Sumbar Tak Takut Ada Hak Angket

Gubernur Sumatera Barat menyatakan siap, untuk menghadapi hak angket yang akan di gulirkan oleh DPRD Sumbar. Hak angket ini muncul, setelah adanya desakan dari mahasiswa dan masyarakat, untuk menuntaskan proposal siluman dari Biro Binsos sebesar 1,9 miliar rupiah, yang akan dialokasikan untuk safari dakwah salah satu partai politik.

Jatah Solar Bersubsidi di SPBU di Kurangi, Jika Tak Jual Solar Non Subsidi

Pihak Pertamina kembali menegaskan, bahwa stock solar di Sumatera Barat tidak langka. Untuk stock solar non subsidi, saat ini masih mencukupi semua permintaan masyarakat, namun untuk stock solar bersubsidi, saat ini kuotanya dikurangi, karena sampai dengan bulan Februari 2013, jatah untuk Sumbar sudah over 8%.

DISNAKERTRANS MENGKLAIM PELAKSANAAN KENAIKAN UMP TIDAK BERMASALAH

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengklaim tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan pembayaran kenaikan Upah Minimum Provinsi-UMP, karena belum ada keluhan dari pekerja. Selain itu, Kepala Disnakertrans Sumatera Barat Syofyan mengatakan, sejak dikeluarkan dan diberlakukannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-761-012 tentang kenaikan UMP menjadi 1 Juta 350 ribu rupiah per bulan, hampir tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan, karena tidak mampu membayar gaji pegawai sesuai UMP.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sumbar-Jambi Masih Rendah

Angka tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah Sumbar-Jambi baru mencapai 68,29 persen atau 237 ribu dari 555 ribu lebih wajib pajak. Angka ini jauh dibawah angka nasional, yang tercatat 85,25 persen. Meski demikian, secara nasional penerimaan pajak wilayah Sumbar-Jambi masuk dalam ranking 3.

Kepala Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumbar-Jambi, Ismiransyah M.Zein mengatakan, untuk wilayah Sumbar-jambi, dirjen pajak berhasil mengumpulkan pendapatan 6 triliun rupiah, dari target tahun 2012 hanya 5,8 triliun rupiah. Untuk tahun 2013, Dirjen Pajak Wilayah Sumbar-Jambi ditargetkan untuk meraup pendapatan sebesar 8 triliun rupiah, karena keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Warga Demo Incasi Raya

Belasan warga Dharmasraya suku Melayu dan ormas islam, hari ini menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT. Incasi Raya. Aksi ini dilakukan warga, terkait pencamplokan tanah mereka seluas 4000 M2 oleh PT.Incasi Raya, yang hingga kini belum mendapatkan ganti rugi.

Juru bicara aksi saat berorasi, Irfianda Abidin mengatakan, apa yang disuarakan warga kali ini adalah suatu bentuk ketidak puasan terhadap PT.Incasi Raya, yang sudah semena-mena merampas tanah warga, untuk di jadikan perkebunan. Meski sudah berlangsung sejak lama, namun hingga kini warga merasa belum ada mendapatkan ganti rugi dari perusahaan. Menurutnya, jika PT.Incasi Raya tidak mengakomodir tuntutan tersebut, maka warga akan kembali menggelar unjuk rasa yang lebih besar dan masa yang lebih banyak.