Kamis, 28 Februari 2013

Solar Di Sumbar Langka Karena Dampak Penghematan


Hampir di seluruh SPBU di Sumatera Barat,mengalami kekosongan stok bahan bakar jenis solar. Akibatnya terjadi antrian panjang truk yang memicu kemacetan di sejumlah titik jalan. Kekosongan solar telah terjadi sejak 3 hari kemarin.


Sebelumnya, General Manager Pertamina Area Sumatera Bagian Utara, Gandi Sri Widodo yang berkunjung ke Padang beberapa hari lalu mengatakan, jelang pemberlakuan pemakaian solar Non Subsidi bagi kendaraan dinas ataupun angkutan barang tambang dan perkebunan di Sumatera Barat per Maret 2013, Pertamina terpaksa melakukan pengurangan distribusi solar bersubsidi. Hal tersebut juga dilakukan dengan alasan, konsumsi solar bersubsidi di sumatera barat telah melebihi kuota yang ditetapkan setiap bulannya. Dijelaskan, peningkatan konsumsi solar mencapai 7 persen. Dikhawatirkan jika tidak dikendalikan, stok solar bersubsidi tidak mampu memenuhi kebutuhan selama 1 tahun.

Jika Terbukti Permainkan Dana Huntap, Bupati Mentawai Jadi Tersangka


Bupati Kab.Kep. Mentawai, Yudas Sabaggalet dimintai keterangan untuk memberikan klarifikasi atas informasi yang diterima Polda Sumatera Barat terhadap pembangunan hunian tetap.

PJs.Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Mainar Sugianto mengatakan, klarifikasi itu dibutuhkan untuk selanjutnya dipelajari, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Dari hasil pengembangan selanjutnya, apabila terjadi tindak pidana seperti penyelewengan dana, maka Yudas akan di periksa lebih lanjut.

Mainar Sugianto mengatakan, sejauh ini baru Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet yang dimintai keterangan, baru sebatas untuk mengetahui kenapa pembangunan hunian tetap belum selesai sampai sekarang, pasca gempa dan tsunami terjadi 25 Oktober 2010.

Jalan Menuju BIM Bernama Jln.St.M.Rasyid


Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan bangsa. Di antaranya dengan mengabdikan nama mereka sebagai nama tempat-tempat penting seperti bandar udara, gedung dan ruas jalan. Tujuannya agar masyarakat tetap mengenang dan menauladani perjuangan para pahlawan tersebut.

Terkait dengan hal itu, Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan nama Mr Sutan Muhammad Rasyid sebagai nama ruas jalan menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Pagi ini Peresmian dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama Ketua DPD RI Irman Gusman.

Rabu, 27 Februari 2013

Golkar Gandeng PBB Untuk Mengusung Calon Kepala Daerah Kota Padang


DPC Partai Golkar Padang, menggandeng Partai Bulan Bintang (PBB) untuk mengusung Calon Kepala Daerah Kota Padang. Rencananya, pendaftaran bakal calon yang akan diusung dari Partai Golkar dan koalisi tersebut, baru akan dibuka pada bulan Maret mendatang, menunggu keluarnya tahapan Pilkada oleh KPU Kota Padang.

Ketua DPC Partai Golkar, Wahyu Iramana Putra mengatakan, penggabungan atau koalisi partai Golkar ini, disebabkan karena kursi Partai Golkar di DPRD Kota Padang, tidak mencukupi untuk mengusung calon kepala daerah, sehingga harus menggandeng Partai lain, yang juga memiliki kursi. Namun menurutnya, tidak hanya menggandeng PBB, Golkar juga akan menggandeng beberapa partai yang juga memiliki kursi di parlemen kota Padang.

DPRD Sumbar Bentuk Hak Angket Untuk Selesaikan Kisruh Dana Bansos


DPRD Sumbar berencana akan mengajukan hak angket, untuk menyelidiki dana hibah bantuan sosial sebesar Rp1,9 miliar lebih, untuk kegiatan Safari Dakwah salah satu partai politik yang berada dalam APBD 2013.

Ketua DPRD Sumbar Yul Tekhnil mengatakan, rencana DPRD Sumbar mengajukan hak angket tersebut, berdasarkan informasi yang diterimanya dari sejumlah anggota dewan. Namun hingga kini, menurutnya belum ada surat pengajuan resmi untuk mengajukan hak angket itu. Ia mengatakan, pengajuan hak angket tersebut karena Badan Anggaran DPRD merasa tidak puas atas jawaban Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar, terkait masuknya kegiatan safari dakwah salah satu partai politik dalam APBD Sumbar tahun 2013.

Pemko Padang Halangi Tahapan Pilkada


Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang, masih terkendala Pemko Padang. Hal ini disebabkan, karena masih ada beberapa hal penting yang masih di tahan oleh Pemko untuk di serahkan ke KPU Kota Padang.

Kordinator Divisi Perencanaan dan Tekhnis Pemilu KPU Kota Padang, M.Syahbana Syam mengatakan, hal yang paling utama belum dilakukan adalah MOU atau penandatanganan dana hibah yang akan di gunakan KPU, untuk melaksanakan tahapan Pilkada. Padahal beberapa waktu lalu, Wali Kota Padang Fauzi Bahar menyatakan telah menandatangani MOU tersebut. Namun anggota KPU Padang yang akrab di panggil Boim ini mengatakan, bahwa hingga kini MOU tersebut masih belum ditandatangani Wali Kota. Menurutnya, jika sudah ditanda tangani kesepakatan tersebut, maka KPU Padang akan mengetahuinya, karena MOU itu adalah kesepakatan antara Pemko dengan KPU Padang, dan hal ini juga harus diketahui oleh media.

Selasa, 26 Februari 2013

Demokrat Di Banjiri Balon Wako Dan Wawako Padang


Partai Demokrat diminati banyak bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali Kota Padang. Dari 17 balon Wako yang mengambil formulir ke DPC Demokrat Padang, 15 orang telah mengembalikan formulir pendaftaran dan 5 orang telah mengembalikan formulir untuk balon wawako, yang telah ditutup tadi malam.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang, Januardi Sumka mengatakan, yang mengembalikan formulir atau melamar ke Demokrat Padang itu, tidak hanya dari kader Partai demokrat, tetapi berasal dari semua kalangan, termasuk dari partai-partai lain. Menurutnya, semua peluang balon tersebut sama dan tidak ada perbedaan antara kader dan non kader. Hal ini disebabkan, karena demokrat akan mengusung Calon yang dapat merupakan suara dari masyarakat Kota Padang.

8 Dari 10 Parpol di Padang Setuju Perubahan Dapil Pileg


Jelang pelaksanaan Pemilihan legislatif 2014 mendatang, KPU Kota Padang akan merombak daerah pemilihan yang ada di Kota Padang. Bahkan KPU telah menyiapkan 4 opsi dapil, yang akan menjadi acuan alokasi kursi Partai Politik di DPRD Kota Padang.Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 UU No.8 Tahun 2012, jumlah kursi untuk jumlah 500 ribu - 1 juta jiwa alokasi kursinya 45. Sedangkan data penduduk Kota Padang berdasarkan (DAK2) berjumlah 871.534 jiwa.

PEMPROV SUMBAR DESAK PERTAMINA SIAPKAN OUTLET SOLAR NON SUBSIDI DAN PERTAMAX


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendesak Pertamina segera melengkapi infrastruktur berupa Pompa Bensin Pertamax di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Permintaan itu ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, agar pelaksanaan Permen ESDM No­mor 1 Tahun 2013 tentang Pengen­da­lian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dinas dan kenda­raan BUMN, BUMD dapat berlaku secara efektif.

Irwan Prayitno menjelaskan, saat ini terdapat 5 daerah yang belum memiliki outlet Pertamax, masing-masing Kabupaten Pasaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Payakumbuh, dan Kabupaten Solok Selatan. Menurutnya, meskipun telah ada solusi sementara berupa penyediaan Pertamax dalam kemasan, namun dikhawatirkan dapat beresiko mengakibatkan ledakan atau kebakaran, mengingat oktan Pertamax lebih tinggi dibanding premium.

Senin, 25 Februari 2013

Sumbar Akan Kumpulkan Arsip Daerah Dari Tangan Masyarakat dan Luar Negeri


Sumatera Barat akan mengumpulkan seluruh arsip yang masih tercecer di tengah masyarakat dan di luar negeri. Hal ini terkait dengan banyaknya arsip-arsip Sumbar, yang belum di miliki oleh pemerintah.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran pengumpulan arsip tersebut. Menurutnya, arsip yang terkait seni dan budaya tentang Sumbar, masih berada di tangan masyarakat, dan itu harus di miliki oleh pemerintah, meski hanya berupa soft copy.

PEMPROV SUMBAR TUNGGU REALISASI BANTUAN AAF 4 MILLIAR US DOLLAR


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu kepastian Asia Africa Foundation (AAF), sebuah lembaga kemanusiaan internasional, yang berjanji akan mengucurkan dana sebesar 4 miliar US dollar untuk upaya pemulihan pasca gempa 2009.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, sejauh ini realisasi bantuan tersebut masih dalam proses. Dari kabar sementara, pihak AAF telah membuka rekening di Singapura untuk mewadahi dana asing, yang nantinya akan disalurkan ke Sumatera Barat. Menurut Irwan Prayitno, sesuai kesepakatan dengan pihak AAF sebelumnya, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan tim kerja sekaligus proyek-proyek yang akan diajukan. Ia mengatakan, jika bantuan terealisasi, maka penggunaannya diprioritaskan untuk Percepatan Rekonstruksi Rumah Sakit Umum Pusat M Jamil Padang, Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, dan Kantor Gubernur.

Demo Bansos 1,9 M Bergulir


Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Padang, hari ini menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Sumbar. Aksi kali ini dilakukan, terkait dengan adanya penemuan anggaran 1,9 Miliar rupiah, dalam proposal Bansos yang diusulkan dalam APBD Sumbar.

Koordinator aksi PMII Kota Padang, Rudi Sukmana mengatakan dengan adanya temuan ini, maka mereka mendesak DPRD Sumbar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), agar dapat mengusut temuan tersebut. Menurutnya, jika tuntutan mereka tidak tanggapi, maka PMII akan menggalang masa yang lebih besar lagi, untuk mendesak dan menduduki DPRD Sumbar.

Sabtu, 23 Februari 2013

Feriyanto Gani Daftarkan Diri Jadi Wako Padang


Ratusan warga Padang antarkan Tuako HTT Feriyanto Gani ke DPC Partai Demokrat Kota Padang. Pengantaran Feryanto ini, bertujuan untuk mendaftarkan dia menjadi bakal calon Wali Kota Padang dari Partai Demokrat.

Pada saat mendaftarkan diri, Feryanto Gani menyampaikan, bahwa tidak ada niatnya untuk mencari kekayaan dengan jabatan yang ingin di capainya, sehingga jika ada melakukan tindakan yang tidak benar, maka ia siaap untuk ditarik jabatannya.

Jumat, 22 Februari 2013

Dana Pilkada Padang Sudah di Tanda Tangani Wako


Dana untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2013,  sudah dapat di cairkan pada akhir Februari. Sebelumnya sempat timbul keraguan dan terancam batalnya pelaksanaan Pilkada Kota Padang, karena belum juga di tanda tangani oleh Wali Kota, dana hibah sebesar 20 Miliar rupiah, yang akan di di gunakan oleh KPU Kota Padang.

Namun siang tadi, Wali Kota Padang, Fauzi Bahar mengatakan, bahwa penggunaan dana hibah itu sudah di tanda tanganinya beberapa hari yang lalu. Sehingga jika KPU Kota Padang ingin mengambilnya untuk memulai tahapan Pilkada, sudah bisa dilakukan pada bulan Maret bahkan akhir Februari juga sudah bisa dicairkan. Ia mengatakan, proses pencairan dana tersebut, tidak bisa di cairkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

Kamis, 21 Februari 2013

Gubernur Mengaku Belum Sempat Tandatangani Proposal Bansos Untuk PKS


Untuk mengakhiri kemelut kelalaian pengalokasian anggaran hibah dan bantuan sosial untuk safari dakwah DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 1,9 miliar rupiah dalam anggaran Biro Bina Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merancang pergeseran mata anggaran.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, kejanggalan anggaran untuk kegiatan partai politik di biro bina sosial itu, ditemukan langsung olehnya, ketika memeriksa rancangan penjabaran APBD yang akan ditandatangani. Selain itu, pengajuan proposal itu, memang tidak diketahui oleh Gubernur maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah-TAPD Sumatera Barat, karena langsung dimasukkan oleh Biro Binsos tanpa klarifikasi terlebih dahulu.

Mahasiswa UBH Demo Rektorat


50 an aktivis mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang, Sumbar berunjuk rasa di kampus mereka menuntut agar pihak kampus memberikan keringanan kuliah terutama bagi mahasiswa dengan ekonomi lemah untuk kuliah.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung damai setelah sebelumnya mereka berkumpul di depan kampus mereka menuju Rektorat.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta rektor supaya memberikan keringanan pembayaran uang kuliah dan pengoptimalisasikan pengisian KRS Online, SIM dan IT.

Salah seorang mahasiswa UBH Rido mengatakan, bahwa mereka menuntut supaya pihak kampus melakukan transparansi dalam penggunaan dana Askes, uang wisuda dan kemahasiswaan serta denda keterlambatan uang kuliah.

Kemelut Dana Salah Kamar Di Sumbar Makan Korban


Untuk mengakhiri kemelut kelalaian pengalokasian anggaran hibah dan bantuan sosial untuk safari dakwah DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 1 koma 9 miliar dalam anggaran Biro Bina Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merancang pergeseran mata anggaran.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumatera Barat Ali Asmar mengatakan, pergeseran dimaksud masih mungkin dilakukan sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006tentang. pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengingat penjabaran APBD belum ditandatangani oleh Gubernur. Dijelaskan,  pergeseran dilakukan tanpa harus merubah Perda APBD, dengan cara menggeser rincian objek belanja sesuai dengan nominal sebelumnya. Direncanakan, pergeseran dialokasikan untuk proposal permintaan hibah dan bansos pada 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD masing-masing, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Perempuan, serta Dinas Sosial.

Rabu, 20 Februari 2013

Pilkada Padang Ricuh, Dalam Simulasi

Aksi unjuk rasa menuntut penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang di DPRD Kota Padang, berlangsung ricuh karena pengunjuk rasa bertindak anarkis.

Aparat kepolisian yang mengemanakan rapat paripurna penghitungan suara terpaksa melepaskan tembakan. Hal itu dilakukan untuk membubarkan pengunjuk rasa yang semakin anarkis.

Calon Tuan Rumah TDS 2013, Harus Alokasikan Dana Pelaksanaan

Pemerintah Kabupaten dan kota yang dilalui peserta balap internasional Tour de Singkarak 2013 di Sumatera Barat diminta mengalokasikan anggaran masing-masing. Hal ini bertujuan, agar tidak terkendala akibat kekurangan anggaran untuk perbaikan jalan.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Yulman Hadi mengatakan, kegiatan Tour de Singkarak yang sudah internasional, perlu didukung secara bersama-sama. Iven tahunan itu tidak mungkin dibebankan sepenuhnya kepada Provinsi karena butuh dana besar.

Selasa, 19 Februari 2013

Di Desak Forum Editor, Wako Padang Janji Cari Pelaku Penembak Wartawan

Forum Editor Sumatera Barat, mendesak Pemerintah Kota Padang, ikut melindungi para wartawan saat melakukan liputan. Hal ini terkait, dengan serangkaian kekerasan yang di terima wartawan di Kota Padang belakangan ini. Jika sebelumnya beberapa wartawan di pukuli oleh oknum TNI AL, pada malam Valentine para wartawan bahkan di berondong dengan pistol orang tak dikenal, saat ikut dalam razia yang digelar oleh Satpol PP Kota Padang, dikawasan Muaro Padang. Namun beruntung, pada saat tersebut pistol yang digunakan tidak meletus dan melukai wartawan.

Forum Editor Temui Wako Padang

Sejumlah 'petinggi' media massa Sumatera Barat yang tergabung dalam Forum Editor (FEd) menemui Walikota Padang, Fauzi Bahar, Selasa (19/2) di kediamannya jalan A Yani.

Forum Editor yang terdiri dari pimpinan media cetak dan elektronik ini mengungkapkan beberapa hal terkait hubungan wartawan dengan Pemko Padang. Disinggung juga apresiasi Pemko Padang sendiri terhadap tugas wartawan yang meliput kegiatan - kegiatan Pemko termasuk meliput razia Satpol PP yang dinilai minim.

Poster dan Baliho Semerautan, Adipura Padang Terancam Kembali

Kota Padang dari hari ke hari sudah tampak seperti kota bertabur poster dan baliho. Tidak hanya di tempat yang semestinya, pepohonan dan dinding rumah warga, juga tak luput dari tempelan poster-poster partai dan calon-calon yang akan maju menjadi kepala daerah.

Kordinator Divisi Perencanaan dan Tekhnis Pemilu KPU Kota Padang, M.Syahbana Syam mengatakan, saat ini KPU belum memiliki wewenang untuk menertibkan seluruh atribut yang telah terpasang tersebut. Menurutnya, hal ini belum di atur dalam UU ataupun peraturan KPU. Ia mengatakan, baliho, spanduk dan poster tersebut tidak masuk dalam alat peraga kampanye, dan hanya berupa bentuk sosialisasi kepada warga setempat.

Senin, 18 Februari 2013

Sumbar Kembali Rotasi Pejabat Eselon II

Mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali bergulir setelah sebelumnya dilakukan tes kompetensi bagi pejabat bersangkutan. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar.

Pelantikan dan sumpah jabatan itu, dilakukan atas penilaian gubernur terhadap hasil kinerja mereka masing-masing. Bagi pejabat yang menunjukkan kinerja baik, dipromosikan jabatan baru dan sebaliknya bagi yang berkinerja kurang maksimal di ninjobkan dari jabatannya.

Usia 64 Tahun, Kab.Sijunjung Masih Berstatus Daerah Tertinggal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2012 Kabupaten Sijunjung, jauh dibawah APBD. Jika APBD Kab.Sijunjung sebesar Rp 600 Miliar lebih, namun PAD nya hanya Rp 30 Miliar. Hal tersebut menyebabkan, Kab. Sijunjung hingga kini masih terus di bantu oleh Pemerintah Pusat.

Bupati Kab. Sijunjung Yusrwir Arifin mengatakan, kondisi yang terjadi ini, menyebabkan Kab. Sijunjung tercatat sebagai 1 dari 187 daerah Indonesia dengan kategori tertinggal, dan 1 dari 8 daerah di Sumatera Barat. Padahal, saat ini Kab.Sijunjung sudah berusia 64 tahun, dan sudah menjalankan otonomi daerah. Untuk itu Ia berharap, Kab. Sijunjung dapat keluar dari kondisi ketertinggalan pada tahun 2014 mendatang.

Dana Pilkada Kota Padang Tunggu Tanda Tangan Wako

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, mengancam tidak akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang. Hal ini disebabkan, karena hingga kini pengalokasian anggaran Pilkada Kota Padang, masih belum ada titik temu dan persetujuan.

Kordinator Divisi Perencanaan dan Tekhnis Pemilu KPU Kota Padang, M.Syahbana Syam mengatakan, jika Walikota Padang belum juga menandatangani persetujuan dana hibah yang telah di tetapkan oleh DPRD, maka pelaksanaan Pilkada Kota Padang terancam mundur bahkan tidak bisa di jalankan. Menurutnya, KPU Kota Padang tidak ingin hal yang sama terjadi seperti Pilkada Padang Panjang, meski tahapannya sudah di jalankan, namun dananya masih belum keluar.

Jadwal Pilkada Padang Diundur, Tahapan Disusun Ulang

Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang, di perkirakan akan diundur dari ketetapan yang dibuat oleh KPU setempat, yang sebelumnya dihelat pada 23 Oktober 2013, diundur menjadi tanggal 30 Oktober 2013.

Kordinator Divisi Perencanaan dan Tekhnis Pemilu KPU Kota Padang, M.Syahbana Syam mengatakan, pengunduran jadwal Pilkada tersebut, merupkan usulan dari DPRD Kota Padang. DPRD menilai, jika Pilkada tetap dilakukan pada tanggal 23 Oktober, maka akan banyak warga Padang yang tidak dapat memberikan hak suara, karena masih melaksanakan ibadah haji.

Jumat, 15 Februari 2013

UBH Terima Ribuan Mahasiswa Lewat Online


Univeritas Bung Hatta Padang tahun ini akan menerima 2.575 mahasiswa. Penerimaan mahasiwa itu dilakukan melalu jalur undangan dan reguler.

Rektor Universitas Bung Hatta Padang, Prof. Dr. Ir. H. Fachri Ahmad MSc mengatakan, jumlah mahasiswa yang diterima tahun ini tidak jauh beda dari tahun lalu yang berjumlah 2.500 orang.

"Pertimbangan bagi UBH dalam nerima mahasiswa baru tahun ini selain kesiapan tenaga juga mahasiswa ingin kuliah di kampus Air Pacah. Atas pertimbangan itu UBH mengukur bagaiaman daya tampung kampus baru di Air Pacah," kata Fachri Ahmad kepada wartawan saat Launching Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Online UBH tahun akademik 2013/2014, Jum'at, (15/02).

TDS 2013 Akan Tampil Beda


Tour d' Singkarak (TDS) 2013 akan tampil beda dari TDS tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya di setiap daerah hanya menampilkan tari pasambahan sebagai acara persembahan, namun pada tahun ini, Kepala dinas Pariwisata Sumbar, Burhasman meminta, agar setiap daerah menampilkan kesenian dan kebudayaan khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sehingga, para peserta dan pengunjung tingga merasa bosan dengan hiburan yang akan disaksikan.

Konversi Minta Ke Gas di Sumbar Tunggu Tanda Tangan Mentri


Program konversi minyak tanah ke gas di Sumatera Barat, terus berlanjut di tahun 2013. Sebelumnya diketahui, bahwa Sumbar mendapatkan bagian sekitar 971 ribu paket kompor dan tabung gas elpiji dari program tersebut. Namun di tahun 2012, yang baru terealisasi hanya 1000 paket.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Marzuki Mahdi mengatakan, untuk paket sisanya yang masih begitu banyak, akan di bagikan di tahun 2013. Menurutnya, akan ada dua tahap skenario dalam pembagian paket gas elpiji ini, yaitu 450 ribu dan 550 ribu. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah, surat keputusan pembagian paket tersebut masih belum di tandatangani oleh Mentri ESDM, meski telah di setujui. Marzuki mengatakan, jika sudah ada tanda tangan dari mentri, maka paket-paket tersebut akan langsung di serahkan ke masyarakat.

Kamis, 14 Februari 2013

HBT Kawinkan Budaya Minang dan Tionghua


Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Padang, mengawinkan dua budaya dalam acara pembukaan Bazar HBT-WHBT yang di selenggarakan mulai tanggal 14-24 Februari 2013. Perkawinan antara budaya minang dan china ini, ditampilkan dalam bentuk tarian Pasambahan dan Barongsai, untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2564.

Dharmasraya dan Solsel Jawab Keraguan Jadi Pelaksana TDS 2013


Kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan, tak akan main-main dalam menghadapi Iven TDS 2013. Meski diragukan keikutsertaannya, namun kedua daerah tersebut sudah menyiapkan anggaran miliaran rupiah, untuk dapat ikut menjadi pelaksana pada TDS 2013.

Dharmasraya dan Solok Selatan Diragukan Bisa Ikut Jadi Penyelenggara TDS 2013

Kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan dikhawatirkan tidak ikut menjadi pelaksana Tour de Singkarak (TDS) 2013. Hal ini disebabkan, karena perbaikan jalan ke daerah itu tidak, mungkin selesai dikerjakan jelang bulan Juni.

Rabu, 13 Februari 2013

Sumbar Butuh Rapid Test H5N1 Terbaru


Dinas peternakan Provinsi Sumatera Barat membantah, penyebaran flu burung semakin marak terjadi di Sumbar. Jika pada tahun 2011 tercatat 320 kasus, pada tahun 2012 menurun menjadi 29 kasus. Bahkan pada awal tahun 2013, baru tercatat 2 kasus yang terjadi, yaitu di Kab. 50 Kota dan Kab. Padang Pariaman.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumbar, Edwardi mengatakan, bahwa saat ini virus flu burung sudah bermutasi dari yang selama ini menyerang ayam, sekarang sudah menyerang unggas lainnya seperti itik. Namun menurutnya, yang menjadi masalah di Sumbar adalah belum adanya Raphid Test terbaru. Sehingga untuk mengetahui kondisi unggas yang dikirim ke Sumbar, masih menggunakan Raphid Test yang lama.

Kepala SKPD Sumbar Dituntut Bekerja 24 Jam Sehari


Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menuntut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar tidak membatasi jam kerja. Sebagai pelayan masyarakat, selayaknya kepala SKPD menyediakan waktu lebih dari jam dinas yang ditentukan.

Permintaan tersebut diungkapkan Gubernur, agar kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, seperti pemberian proses perizinan tidak memakan waktu yang lama. Menurut Irwan, penyediaan waktu kerja lebih, tidak direalisasikan dalam tugas formal, melainkan dengan membuka layanan komunikasi selama 24 jam, sehingga jika terdapat permasalahan birokrasi secara mendadak dapat diselesaikan secara cepat.

Gubernur: SKPD Harus Sosialisasikan Kinerja Ke Media

Gubernur Sumatera Barat meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya, untuk terus mengoptimalkan sosialisasi program kerja melalui media massa. Menurutnya, dengan gencar melakukan sosialisasi, maka masyarakat luas pun dapat ikut serta mengetahui dan mengukur keberhasilan maupun kekurangan kinerja pemerintah.

Selasa, 12 Februari 2013

SBY Ambil Alih Demokrat, Suara Sumbar Masih Stabil

Pascaputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengambil alih sementara pimpinan partai, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perolehan suara pada pemilihan umum 2014 mendatang.

Kurangi Kemacetan, Padang Pasang Alat Canggih

Untuk meminimalisir masalah kemacetan pada beberapa titik di Kota Padang, Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padang, akan memasang 5 unit Area Traffic Control System atau ATCS, untuk mengurai kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Pemasangan 5 unit traffic light bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu, akan dimulai bulan Maret mendatang.

Pemprov Sumbar Tak Dukung Putri Indonesia Ikut Miss Universe

Pro dan kontra atas terpilihnya Putri Indonesia 2013 asal Sumatera Barat hingga kini terus berlanjut. Meski banyak yang merasa senang dan bangga, namun tak sedikit orang yang pesimis dengan terpilihnya Wulandari Herman di ajang ini, salah satunya adalah Pemprov Sumbar.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Burhasman mengatakan, dengan terpilihnya putri asal Sumbar, setidaknya akan lebih menarik mata nasional dan Internasional ke Sumatera Barat. Namun di samping itu, dengan akan diikutinya ajang selanjutnya yaitu pemilihan Miss Universe, akan ada yang akan bertentangan dengan budaya Minangkabau.

Senin, 11 Februari 2013

PROSENTASE TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PADANG MENURUN

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang, sangat tinggi. Kepala UPTD Samsat Padang Jaya Isman mengatakan, berdasarkan data tahun 2012, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang mencapai 400 ribu lebih, dengan rincian 302 ribu merupakan kendaraan roda dua, dan 109 ribu roda empat. Dari jumlah tersebut, tercatat hanya 6 ribu wajib pajak yang menunggak pembayaran.

Jaya Isman menjelaskan, pembayaran pajak yang tertunda, didominasi oleh kendaraan roda dua, yang disebabkan kendaraan rusak ataupun hilang. Menurutnya, prosentase tunggakkan pajak sangat kecil, karena di tahun 2012,
realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 580 milyar rupiah lebih atau mencapai 99,6% dari target yang ditetapkan yakni 581 milyar rupiah.

Oktober atau September CPNS Sumbar Diterima

Setelah dua tahun moratorium peneriman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberlakukan, maka tahun 2013 ini dipastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan kembali menerima CPNS.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Ali Asmar mengatakan, tahun ini Sumbar sudah mengajukan penerimaan CPNS untuk tenaga teknis, tenaga fungsional medis, tenaga fungsional pendidikan, dan pengangkatan pegawai honorer.  Pemprov Sumbar sendiri, sudah mengajukan kepada Menpan penerimaan CPNS sebanyak 930 orang untuk tahun ini.

Jalan By Pass Padang di Blokir Warga

Jalan By Pass Ketaping, hari ini senin (11/2) di blokir warga setempat. Hal ini menyebabkan, arus lalu lintas dari arah Kuranji menuju Pisang terpaksa di tutup total. Akibatnya, antrian panjang kendaraan harus terjadi. Namun jajaran kepolisian dari Polsek Pauah dan Kuranji serta Polsekta Padang, harus mengalihkan ke jalur lain.

Salah seorang warga, Syamsuirman mengatakan, aksi ini dilakukan warga, karena karena warga merasa kurang puas, dengan adanya pembongkaran rumah dan warung milik warga yang ada di sepanjang pinggiran jalan by pass. Padahal menurutnya, proses konsolidasi mengenai ganti rugi dari pihak Pemko Padang, belum tuntas dilakukan.

Sabtu, 09 Februari 2013

2013 Sumbar Bangun 20 Shelter


20 dari 300 unit lebih kebutuhan shelter di Sumatera Barat, bulan Maret 2013 mendatang, pembangunannya akan dimulai setelah bulan ini dananya dari pemerintah cair.
 
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar mengatakan, shelter itu akan dibangun di enam kabupaten dan kota yang berada disepanjang perairan Sumatera Barat.

Pertamax Ketengan Tak Boleh Di Jual Pertamina


Pasca pemberlakukan pertamax bagi pejabat di Sumatera Barat yang memakai mobil dinas sejak awal Februari 2013, pemilik SPBU dan pihak Pertamina tidak dibenarkan menjual pertamax dalam bentuk ketengan atau derigen.
 
Sekrearis Daerah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar mengatakan, apabila pertamax dijual dalam bentuk ketengan atau derigen, dikhawatirkan akan meledak, karena lebih riskan dibanding BBM jenis preimum dan solar.

RSUP RAWAT PASIEN SUSFECT FLU BURUNG ASAL PARIAMAN


Rumah sakit Umum Pusat M.Djamil Padang, Sumatera Barat merawat pasien susfect flu burung atau terjangkit virus H5N1 (Avian Influenza) asal Sunur, Kota Pariaman. "Pasien susfect flu burung itu atas nama Darli (73) warga Sunur, Kota Pariaman,"kata Pejabat pemberi Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP M Djamil Padang, Gustavianof, di Padang, Jumat.

Menurut dia, pasien itu masuk rumah sakit sekitar pukul 12.00 WIB merupakan rujukan dari Puskesmas yang ada di daerah Kota Pariaman.     "Kondisi pasien susfect flu burung itu saat masuk rumah sakit menderita demam sejak tiga hari, serta mengalami sesak nafas,"ungkap dia.

Jumat, 08 Februari 2013

3 Daerah Bertambah, Jarak Tempuh TDS 2013 Ikut Bertambah


Iven balap sepeda internasional Tour de Singkarak pada tahun 2013 akan menambah jalur menjadi 1.000 kilometer, dari 840 km di tahun 2012 lalu. Panjangnya rute tersebut, menyusul bakal masuknya Kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan sebagai penyelenggara.

Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Burhasman mengatakan, selain Dharmasraya dan Solok Selatan, Kab. Pasaman juga ikut mengajukan diri sebagai penyelenggara TDS 2013. Bahkan nantinya, TdS ini bisa saja berkembang sampai ke Riau dan daerah lainnya di Sumatra. Namun menurutnya, hal ini masih menunggu survey tim penilai termasuk dari Tim Aso Perancis.

Kantor Gubernur Sumbar Akan Jadi Museum


Gedung lama Kantor Gubernur Sumatera Barat yang bergonjong di Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang, direncanakan akan dijadikan museum, terutama lantai tiga dan empat. Hal ini disebabkan, karena tidak ditempati akibat rusak pascagempa 30 September 2009.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, hal ini memang sudah di rencanakan, namun belum diputuskan dan masih dipertimbangkan. Menurut dia, jika nanti kalau sudah ada kesepakatan tentang ide untuk menjadikan gedung kantor gubernur itu jadi museum tentu diputuskan dalam bentuk SK Gubernur. Jika kalau nantinya terlaksana ide itu, prioritas yang dijadikan museum pada lantai III-IV karena banyak tidak ditempati pegawai.

Kamis, 07 Februari 2013

Dana Pembangunan Shelter Cair Februari

Pencairan dana untuk pembangunan Shelter dan Sosialisasi siaga tsunami, akan di kucurkan oleh Pemerintah Pusat pada bulan Februari ini. Namun untuk tahun 2013, yang baru akan di kucurkan melalui BNPB RI, sebesar 1 Triliun rupiah, dari 16 Triliun rupiah yang di ajukan BNPB-RI.

Kepala BNPB RI, Syamsul Ma'arif mengatakan, dari total dana tersebut 400 Miliar rupiah atau 40%nya, akan di alokasikan untuk Sumatera Barat, dan sisanya untuk daerah lain. Menurutnya, setelah dana tersebut di cairkan, maka pemerintah daerah setempat harus segera menggunakannya pada bulan Maret, baik untuk pembangunan shelter maupun untuk sosialisasi siaga tsunami.

Gempa Subuh di Sumbar, Belum Sentuh Megathrust Mentawai

Gempa Subuh yang menggucang Kota Padang dan beberapa kawasan Sumbar pagi tadi, masih jauh dari titik api Megathrust Mentawai. Dari hasil pengamatan beberapa ahli yang sudah di publikasikan ke seluruh dunia, gempa yang kemungkinan akan terjadi pada patahan Megathrust Mentawai, memiliki kekuatan gempa 8,9 SR.

Kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan, meski dua kali gempa dirasakan di Padang, ternyata belum melepaskan energi di Megathrust. Menurutnya, sampai saat ini energi di Megathrust Siberut masih tersimpan. Namun Ia mengatakan, energi yang tidak terlepas inilah yang perlu di wasapadai oleh masyarakat dan semua pihak.

Gempa 5,6 SR di Sumbar, Picu Aktivitas Gunung Talang

Gempa dengan kekuatan 5,6 SR yang terjadi pagi tadi, menyebabkan aktivitas gunung Talang yang berada di Kab.Solok ikut bereaksi. Gempa tersebut diketahui dari BMKG, beralokasi 1.51 LS, 100.18 BT 56 km Barat Daya PESISIR SELATAN dengan kedalaman 10 Km.

Manajer Pusdalops BPBD Sumbar, Ade Edward mengatakan, dari laporan yang di terimanya dari pengamat gunung Talang, Daliva Marjusi, setelah gempa terjadi lonjakan aktifitas yakni 5 kali gempa tektonik dalam, 18 kali tektonik dangkal, 15 kali tektonik jauh, dan gempa tremor-tremor, dengan total gempa di gunung api dalam satu jam mencapai  630 kali gempa.Bahkan  letusan di puncak gunung itu, mengeluarkan awan putih setinggi 500 meter itu tidak ada debu.

Rabu, 06 Februari 2013

Pelaku UMKM Sumbar Curhat Dengan Gubernur

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat curhat dengan Gubernur, terkait sulitnya mendapatkan kredit dari perbankan. Meski sudah sudah sering dilakukan sosialisasi tentang pemberian kredit, namun mereka hanya seperti di beri angin surga sesaat, tapi berbeda dengan prakteknya di lapangan. Atas kejadian tersebut, beberapa UMKM juga mengancam, tidak akan menabung di bank-bank yang di anggap pelit tersebut, jika tetap tidak memberikan pinjaman bagi pengembangan usaha mereka.